BAGAIMANA KEADAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI MASA PANDEMI ?

· di

    Salah satu aspek penting dalam penangan pandemic adalah komunikasi public. Komunikasi publik penting dibangun agar masyarakat merasakan kehadiran bantuan pemerintahditengah masa-masa pandemic dan agar tidak terjadi kepanikan juga tentunya.                             
            Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto merekomendasikan sejumlahhal bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi public di masa pandemic Covid-19. Salah satunya, pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recommendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berdasarkan pada data akurat. Pada awal kemunculan pandemic Covid-19 di Wuhan,  Indonesia terkesan santai dan belum adanya persiapan maupun kesiapan dan hingga pandemi Covid-19 ini masuk ke Indonesia pemerintah terkesan menutup-nutupi  kasus ini dengan tidak adanya keterbukaan komunikasi publik sehingga banyak menuai kritik. Keadaan semakin bertambah buruk karena insiden kejadian bocornya kasus dua orang yang positif Covid-19 hingga privasinya pun banyak diketahui masyarakat banyak.
            Akhirnya Presiden Jokowi menunjuk seorang juru bicara yang resmi penghubung antara pemerintah, namun hal tersebut tidak membuat permasalahan komunikais publik membaik karena Sebagian masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan pemerintah dan lebih memilih mencari atau mendapatkan informasi dari sumber lain seperti sosial media. Pemerintah bisa menggunakan model Crisis and Emergency Risk (CERK) sebagai kerangka komunikasi publik dimasa pandemi luar biasa. CERK memadukan strategi komunikasi risiko (risk communication) yang umum digunakan disektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis (crisis communication) yang digunakan sector swasta untuk menghadapi krisis organisasi.
Terdapat beberapa tahapan komunikasi berkelanjutan dalam model CERK :
1.    Sebelum krisis.
2.    Awal krisis.
3.    Selama krisis.
4.    Resolusi.
5.    Evaluasi.
           
      Pemerintah perlu ubah secara cepat pola komunikasi yang sudah terlanjur ada ini. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi sehingga terjadi sinergi satu pesan komunikasi. Pemerintah perlu menggunakan berbagai saluran media yang menjangkau seluruh masyarakat untuk mengkomunikasikan pesan tersebut.
Kedua, pemerintah perlu melakukan komunikasi yang terus menerus dan terintegrasi. Tanpa komunikasi krisis yang tepat rakyat tidak akan mengadopsi perilaku yang diharapkan dan tujuan pemerintah untuk menekan penyebaran virus akan tidak tercapai. Dan yang ketiga adalah informasi pemerintah harus menjadi dominan di ruang publik, terutama di ranah maya yang menjadi sumber informasi utama saat ini.

Oleh : Halimatus Andjani


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)